Aneh! KPK Berharap TNI Transparan dalam Pengadaan Alutsista!

0
261
Panglima TNI Moeldoko & Jend. Purn. Pramono Edhie Wibowo
Panglima TNI Moeldoko & Jend. Purn. Pramono Edhie Wibowo

DimasBagus.com – Busyro Muqoddas, wakil KPK berharap TNI transparan dalam pengadaan Alutsista. Transparansi Tentara Nasional Indonesia dalam proyek-proyek pengadaan dinilai diperlukan untuk pembenahan.

“Iya, harus itu. Kalau dibilang transparansi untuk alat-alat, oke. Dijelaskan, definisi transparansi itu apa. Di bidang jenis apa, mekanismenya kayak apa,” katanya di kantornya, Kamis malam 28 Agustus 2014.

Dia menuturkan, transparansi di tubuh TNI tidak bisa berjalan sendiri. Namun, harus juga sejalan dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan DPR.

Sejauh ini, KPK belum mempunyai jadwal untuk mengkaji pencegahan korupsi di sektor alat utama sistem persenjataan. Namun Busyro menilai bahwa hal itu dinilai penting dan akan didiskusikan. Saat disinggung mengenai indikasi korupsi di sektor pertahanan, Busyro menjawab secara diplomatis.

“Paling enggak dengan isu pembelian alat Sukhoi, isu itu kan bagaimana pemerintah itu harus dihargai, dilacak. Kalau memang enggak ada, ya declare. Clean and clear, tapi kalau ada ya diusut dong. Harus tuntas,” ujarnya.

Sumber: VIVA.co.id

Baca juga:  Bantal Anti Dengkur yang Unik
Helikopter Apache Indonesia
Helikopter Apache Indonesia

Moeldoko Menilai KPK Tak Bisa Usut Pembelian Alutsista TNI

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa mengusut dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sebab, pengadaan alutsista merupakan rahasia negara.

“Tidak bisa (KPK periksa TNI). Ada sesuatu yang tidak bisa dibuka, seperti belanja senjata karena memiliki standar rahasia,” kata Moeldoko di Mabes TNI, Senin 11 Agustus 2014.

Menurutnya, tidak relevan jika KPK masuk menyelidiki proyek-proyek TNI yang bersifat rahasia. Kendati begitu, lanjut Moeldoko, pihaknya tetap membuka diri jika proyek-proyek di TNI yang bersifat bukan rahasia negara.

“Karena itu pengadaan alutsista harus dirahasiakan. Tetapi yang tidak memiliki value rahasia, pasti akan dibuka,” ujar Panglima.

Moeldoko memastikan TNI bebas dari praktik-praktik korupsi. Sebab, pengelolaan anggaran negara yang digunakan TNI selalu ada pengawasan internal yakni inspektorat, serta diawasi dan diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Semua terawasi dengan baik,” katanya.

Baca juga:  Buku Referensi : Joomla! 1.5.x "Cara Instan Membangun Website"

Moeldoko menambahkan, tidak adanya kasus korupsi institusi TNI yang diberitakan media massa bukan berarti karena ditutup-tutupi. Tapi memang, karena pengelolaan keuangan di TNI diawasi dengan maksimal, sehingga tidak ada yang bisa main-main.

“Contohnya begini, saya sudah membuat zona integritas dan bebas korupsi. Kepada seluruh Letnan Kolonel yang kelola keuangan saya katakan, tidak ada istrinya Panglima, anak dan sanak saudarnya Panglima yang bermain di logistik,” ujar Jenderal Moeldoko.

“Kalau ada, kamu tangkap dia. Ini sudah zona yang saya buat, karena saya tidak ingin bawahan saya tersandera oleh bayang-bayang orangnya Panglima. Saya tidak ingin memberikan beban kepada mereka. Tapi kalau Letkol, bintang, dan lainnya macam-macam, saya akan pecat,” tegasnya.

Sumber: VIVA.co.id