DimasBagus.com – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan jumlah menteri yang akan membantunya selama lima tahun kepemimpinannya. Keputusan tersebut dia bacakan, usai menggelar rapat tertutup dengan wapres terpilih Jusuf Kalla di Kantor Transisi, Senin (15/9). Namun tampaknya semua yang diputuskan itu meleset dari rencana awal dan hanya menjadi janji palsu Jokowi saat kampanye Pilpres 2014.
Tidak cuma JK, rapat juga dihadiri anggota Tim Transisi, Rini Soemarno, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Akbar Faisal dan Eko Putro Sandjojo.
Namun, banyak yang bertanya soal menteri Jokowi. Apa yang jadi keputusan Jokowi saat ini, dinilai berbeda dengan janjinya sewaktu kampanye pilpres dulu.
Berikut catatan merdeka.com terkait rencana Jokowi yang meleset dan hanya menjadi janji palsu Jokowi :
1.Tidak bagi-bagi kursi
Jokowi memutuskan postur kabinetnya terdiri dari 34 kementerian. Publik menilai postur kabinet yang memberikan 16 kursi menteri untuk partai politik, termasuk dalam politik bagi-bagi kursi.
Jokowi membantah, telah melakukan politik bagi-bagi kursi dengan partai politik pengusungnya. Menurutnya, politik bagi-bagi kursi hanya dapat dilakukan saat Pilpres belum berlangsung.
“Ya kalau yang namanya bagi-bagi kursi itu belum berangkat sudah, ya ikut saya ya, saya beri empat. Gabung dengan saya ya saya beri tiga. Gabung dengan saya ya, saya beri menteri utama,” jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).
Saat kampanye, Jokowi membuka koalisi dengan partai mana pun, tanpa janji bagi-bagi kursi menteri.
“Silakan bergabung, perlu. Kita mau cari kawan sebanyak-banyaknya. Dengan catatan tidak bagi-bagi kursi menteri. Kita bicara selesaikan masalah bangsa dan negara” kata Jokowi, Minggu (13/4).
2.Kabinet ramping tidak terwujud
Jokowi memutuskan jumlah kementerian yang akan membantunya sebanyak 34 pos. Hal ini sama dengan jumlah kementerian Presiden SBY pada kabinet Indonesia Bersatu II.
“Untuk terciptanya pemerintahan yang bekerja dan pemerintahan yang hadir di tengah-tengah rakyat, pemerintahan yang berkonsolidasi telah kami putuskan jumlah kementeriannya ada 34,” kata Jokowi di Kantor Transisi Jakarta, Senin (15/9).
Saat kampanye dulu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan Jokowi akan memangkas jumlah kementerian. Mewujudkan kabinet ramping.
“Prinsipnya kabinet kerja sama parpol kecil, ramping,” ujar Tjahjo, Senin (21/4).
Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto, yang menyebutkan jumlah kementerian menjadi 27.
“Cocok dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi dan Pak JK,” kata Andi kepada wartawan di Kantor Transisi, Jakarta, Jumat (15/8).
Tidak jadinya membentuk kabinet ramping, lantaran Jokowi berasalan bahwa hal tersebut tidak jaminan dapat mengefisiensikan APBN. Sebab staf yang berada di bawah kementerian yang dihapus, tidak ikut terhapus. Dan dia menilai, langkah penghapusan menteri bukan cara yang efisien dan efektif.
3.Kabinet profesional gagal terbentuk?
Jokowi menegaskan akan ada 34 menteri yang membantunya di pemerintahan. Namun tidak semua pos kementerian diisi figur profesional. Ada 18 kementerian disediakan untuk kalangan profesional, 16 sisanya jatah parpol.
Hal tersebut dinilai bertentangan dengan janji Jokowi sewaktu kampanye, yang menginginkan kabinet profesional.
“Kita punya pengalaman di Solo, terus di Jakarta ini juga enggak ada istilah bagi-bagi kursi,” kata Jokowi.
Jokowi ingin membentuk kabinet yang kuat. Walau berasal dari partai, Jokowi tetap ingin sosok yang profesional. Karena itu Jokowi menyebutnya profesional partai.
Sumber: Merdeka.com
